Semarang-  Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Kinerja dan Atas Efektivitas Upaya Pemerintah Kabupaten Kendal Dalam Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Senin (15/1/2024) di Kantor Perwakilan BPK RI Provinsi Jawa Tengah.

LHP diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Hari Wiwoho Kepada Bupati Kendal, H. Dico M. Ganinduto, B.Sc dan Ketua DPRD Kabupaten Kendal.

Adapun penyerahan LHP BPK RI kepada Pemerintah Kabupaten Kendal bertujuan untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Tahun Anggaran 2020 sampai dengan Semester I Tahun 2023.

Dalam sambutannya Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, Hari Wiwoho menyampaikan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan terkait kepatuhan pengadaan barang/jasa yang menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas spek pekerjaan, serta terdapat beberapa keterlambatan penyelesaian pekerjaan yang menyebabkan kerugian waktu pemanfaatan.

Ia juga menyampaikan, maka perlu untuk mendorong pengendalian dan pencegahan kecurangan melalui peningkatan peran Inspektorat supaya tidak terjadi temuan berulang dalam proses pengadaan barang/jasa dan pengerjaan proyek insfrastruktur.

Hal tersebut juga ditegaskan oleh Pj. Gubernur Jawa Tengah dalam sambutannya, agar pengelolaan anggaran infrastruktur transparan dan akuntabel serta memberikan manfaat kepada masyarakat.

Sementara itu, Bupati Kendal Dico M. Ganinduto menyampaikan terima kasih atas segala masukan dan koreksi dan langkah-langka perbaikan yang diberikan dalam tahapan pemeriksaan BPK yang telah selesai dilaksanakan.

"Semoga dengan hasil pemeriksaan ini nantinya dapat lebih mendorong dan memotivasi kami dari Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal, agar terus memperbaiki pengelolaan dan pertanggungjawaban dalam mendukung peningkatan Pembangunan, pelayanan, dan kesejahteraan masyarakat," tutur Bupati Dico.

Acara ini juga dihadiri oleh Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana didampingi Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, dan Para Kepala Daerah dan Ketua DPRD Kabupaten/Kota di wilayah provinsi Jawa Tengah.

Penulis/HS