Kota Semarang- Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal melaksanakan Studi Tiru terkait dengan Pengelolaan Penanganan Pengaduan masyarakat dalam upaya memenuhi MCP KPK pada Kota Semarang," Rabu (4/12/2024) di Ruang Rapat Insepktorat Kota Semarang.

Dalam acara studi Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal menugaskan beberapa anggota, yaitu R. Bayu Adhi Pamungkas, Bambang Surono, Suparjono, Aji Setyawan, Suryanto, Eko Prasetyo Tunggul, Kuat Sugiyanto, Ely Nur Fitria, Tomi Priyadi, Dyna Puspasari, dan Riski Febrian.

Perwakilan Tim Inspektorat Kendal, R Bayu Adhi Pamungkas menjelaskan, tujuan dilaksanakannya studi ini adalah untuk memperoleh informasi terkait Pengelolaan Penanganan Pengaduan Masyarakat dalam Upaya Memenuhi MCP KPK.

"Adapun hasil Sharing Informasi, yaitu Tim dari Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal diterima oleh Ibu Dani Plt. Inspektur Pembantu Bidang V (Irbansus) Inspektorat Kota Semarang, Pada Inspektorat Kota Semarang masih Inspektur Pembantu
Wilayah tetapi berasa Bidang, Inspektur Pembantu pada Inspektorat Kota Semarang juga merangkap sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), dan Inspektur Pembantu V pada Inspektorat Kota Semarang menangani PDTT tidak menangani mandatori," tambah Bayu.

Ia juga menambahkan, pada Inspektorat Kota Semarang, Anggarannya sebesar 27 Milyar
termasuk Gaji Pegawai, dan anggaran untuk kegiatan Saber Pungli sebesar 2 Milyar. Kemudian Anggaran di Irbansus Kota Semarang termasuk anggaran untuk
Anti Korupsi, Anggota Dewan dan lain-lain.

"Selanjutnya Bintek untuk Pegawai Fungsional pada Inspektorat Kota Semarang
yang untuk Luar Kota 10 kali dalam satu tahun, diklat untuk fungsional pada Inspektorat Kota Semarang minimal 3 kali per orangnya dalam satu tahun," tambah R. Bayu Adhi Pamungkas.

Nilai Reformasi Birokrasi (RB) pada Inspektorat Kota Semarang adalah A, yaitu Nilai SAKIP pada Kota Semarang 71,22

"Kesimpulannya adalah, sebelum dilakukan pemeriksaan penanganan pengaduan
masyarakat, Inspektur Kota Semarang menugaskan Tim terlebih
dahulu untuk melakukan telaah aduan, apakah aduan masyarakat
tersebut dapat ditindaklanjuti oleh Inspektorat atau
ditangani oleh OPD lain, seperti BKPP atau Atasan Langsung," tutup R Bayu Adhi Pamungkas.

Red-WJ